Penetapan CPNS dan PPPK Dipastikan Selesai Pada Tahun 2025

Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menegaskan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

Proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan tuntas pada Oktober 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar proses seleksi serta menghindari penumpukan tenaga honorer yang belum terserap dalam skema pengangkatan ASN. Selain itu, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi dan transparansi.

Arahan Tegas Pemerintah

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus segera mengambil langkah strategis agar pengangkatan ASN baru berjalan sesuai jadwal.

“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus segera melakukan analisis serta simulasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN, sehingga seluruh proses dapat berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengangkatan CASN 2024 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (21/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh para sekretaris, sekretaris jenderal, dan sekretaris utama dari berbagai instansi pusat, termasuk perwakilan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya proses seleksi ASN yang lebih cepat dan akuntabel.

Presiden menegaskan bahwa percepatan pengangkatan ASN harus tetap berpegang pada prinsip meritokrasi. Hanya kandidat yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan berhasil melewati seleksi ketat yang akan diangkat menjadi ASN.

Kesiapan Instansi Pemerintah

Untuk memastikan kelancaran percepatan pengangkatan ini, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan berbagai langkah teknis.

Salah satu langkah tersebut adalah penerbitan Surat Kepala BKN Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 mengenai Penetapan Nomor Induk ASN untuk kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

Dalam surat tersebut, seluruh instansi pemerintah diwajibkan mengajukan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS paling lambat 10 Mei 2025. Tujuan kebijakan ini adalah memastikan proses administrasi pengangkatan berjalan tepat waktu.

“Penetapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pengangkatan CPNS dilakukan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan penetapan NIP diterima oleh BKN. Oleh karena itu, setiap instansi harus segera mengajukan usulan NIP agar tidak terjadi kendala administratif,” ujar Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windiyanto.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana, menjelaskan bahwa percepatan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai di berbagai instansi.

“Jika suatu instansi telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, pengangkatan bisa dilakukan lebih awal. Pendekatan ‘paling lambat’ ini memberikan fleksibilitas, sehingga tidak semua pengangkatan harus dilakukan secara bersamaan,” jelas Reni.

Penempatan Sesuai Kebutuhan Organisasi

Pemerintah saat ini sedang melakukan pemetaan jabatan guna memastikan bahwa CASN yang telah lulus seleksi dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa penempatan ASN harus mempertimbangkan kesesuaian antara formasi jabatan dan kualifikasi yang dimiliki oleh setiap individu.

“CASN harus ditempatkan di unit kerja yang memiliki kesamaan fungsi dan bidang, sehingga tenaga yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Aba.

Jika suatu instansi memiliki kelebihan tenaga di satu unit kerja, maka penyesuaian dapat dilakukan dengan memindahkan mereka ke unit lain yang lebih membutuhkan.

Selain itu, instansi pemerintah juga harus memastikan bahwa Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan sesuai jadwal pengangkatan untuk menghindari ketidaksesuaian data dalam sistem kepegawaian.

Peran Penting Pemerintah Daerah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menyukseskan percepatan pengangkatan CASN.

Ia meminta seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera mengadakan rapat internal guna memastikan kesiapan masing-masing wilayah.

“Seluruh pemerintah daerah harus segera mengoordinasikan OPD terkait serta BKPSDM/BKD agar proses pengangkatan CASN berjalan sesuai jadwal. Jangan sampai ada daerah yang tertinggal,” ujar Tito.

Ia juga mengingatkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, seluruh instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

Larangan Pengangkatan Honorer Baru

Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer yang sudah ada. Namun, ke depan, tidak diperbolehkan lagi adanya rekrutmen tenaga honorer baru di instansi pemerintah.

Dukungan Penuh dari BKN

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah diarahkan untuk segera menindaklanjuti pengangkatan CASN.

"Instansi yang telah menerima pertimbangan teknis (Pertek) harus segera mengeluarkan keputusan pengangkatan, mengingat batas akhir pengangkatan CPNS adalah Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025," ujar Zudan.

Menurutnya, jika seluruh pihak bergerak cepat, maka proses ini dapat berjalan lebih efisien tanpa menghambat agenda reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan pemerintah.

Komitmen Pemerintah dalam Reformasi ASN

Percepatan pengangkatan CASN merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas birokrasi.

Dengan adanya ASN yang lebih kompeten dan tersebar merata di berbagai instansi, diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal.

Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi hingga pengangkatan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

"Kami ingin memastikan bahwa ASN yang diangkat benar-benar individu yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, setiap tahapan seleksi harus tetap mengikuti standar yang telah ditetapkan," tegas Menteri PANRB, Rini Widyantini.

Tes CASN 2025 udah sebentar lagi, kamu sudah persiapkan dirimu? Yuk persiapkan dirimu bersama Bimbel Akses.

Akses education centre sebagai Lembaga independen bimbingan belajar untuk persiapan lulus seleksi CPNS & CASN-PPPK merupakan bimbingan belajar terbaik nomor satu di Indonesia dan tersedia dalam, membimbing calon ASN baru dan sudah terbukti 90% LOLOS seleksi SKD & 80% LOLOS sebagai ASN, Bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi CPNS dan PPPK kalian bisa bergabung ke kelas Bimbel Akses.

Dengan metode bimbingan belajar Online & Offline dan memiliki kualitas pengajar yang Profesional yang teruji dan didukung oleh Soal-soal yang terupdate 2024 dengan berstandar HOTS, Tersedia lebih dari 50.000+ Video Pembelajaran, Tips & Trik Lulus Tes CASN, dan Tryout SKD berbasis CAT. Sehingga kalian akan semakin siap dalam menghadapi seleksi CASN CPNS-PPPK 2024 Bersama Bimbel Akses

Apa saja sih kelebihan Bimbel Akses?

✔️ Metode belajar terlengkap (kelas tatap muka, kelas online, belajar mandiri)

✔️ 80% tenaga pengajar ASN dari instansi kementerian & 20% akademisi seperti dosen dan guru

✔️ Fasilitas untuk cek jurusan

✔️ Try Out offline & online dengan SOAL TERUPDATE di tocpns.com

✔️ Grup kelas diskusi yang intensif

✔️GRATIS soal harian dan pembahasan

✔️ Puluhan video pembelajaran yang tersedia di akseslearning.com

✔️ dan fasilitas Menarik lainnya

Segera wujudkan impianmu untuk menjadi seorang ASN yang berkualitas bersama Akses Education Centre.

Mau ikut kelasnya?

Daftar di sini